Karding Tegaskan: Tak Ada Penempatan Pekerja Migran Di Kamboja Dan Myanmar

Pedro Alvarez

4 min read

Post on May 13, 2025

4.3

Share

Pernyataan Resmi Menaker Ida Fauziyah melalui Jubir Karding

Karding, sebagai Juru Bicara Menaker Ida Fauziyah, telah memberikan klarifikasi resmi mengenai penempatan pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Myanmar. Pernyataan ini penting untuk mencegah kesalahpahaman dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

• Karding menegaskan bahwa saat ini tidak ada penempatan PMI resmi ke Kamboja dan Myanmar. Ini berarti setiap tawaran pekerjaan di kedua negara yang mengatasnamakan perusahaan resmi atau pemerintah Indonesia adalah ilegal.
• Pernyataan ini disampaikan sebagai respon terhadap laporan dan kekhawatiran terkait eksploitasi pekerja migran di kedua negara. Laporan-laporan tersebut mengindikasikan kondisi kerja yang tidak layak dan risiko tinggi akan perdagangan manusia.
• Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi pekerja migran dan mencegah praktik-praktik penempatan ilegal. Ini merupakan prioritas utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan ketenagakerjaan di luar negeri.
• Karding menekankan pentingnya informasi yang akurat dan berhati-hati agar tidak terjebak dalam penempatan ilegal. Calon PMI dihimbau untuk selalu memverifikasi informasi melalui jalur resmi pemerintah sebelum mengambil keputusan.

Alasan Larangan Penempatan Pekerja Migran ke Kamboja dan Myanmar

Larangan penempatan pekerja migran ke Kamboja dan Myanmar didasarkan pada beberapa faktor utama yang berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan PMI. Keputusan ini diambil untuk melindungi para pekerja dari potensi eksploitasi dan bahaya lainnya.

• Tingkat risiko eksploitasi dan perdagangan manusia yang tinggi di kedua negara. Laporan dari berbagai organisasi internasional menunjukkan tingginya angka perdagangan manusia dan eksploitasi pekerja migran di Kamboja dan Myanmar.
• Kondisi kerja yang tidak layak dan kurangnya perlindungan hukum bagi pekerja migran. Banyak kasus menunjukkan bahwa pekerja migran di kedua negara mengalami pelanggaran hak asasi manusia, termasuk upah yang rendah, jam kerja yang berlebihan, dan lingkungan kerja yang berbahaya.
• Potensi ancaman keamanan dan keselamatan bagi pekerja migran Indonesia. Kondisi politik dan keamanan di kedua negara juga menjadi pertimbangan penting dalam mengambil keputusan ini.
• Kurangnya kerjasama bilateral yang efektif dalam hal perlindungan pekerja migran. Kerja sama dengan pemerintah Kamboja dan Myanmar dalam hal perlindungan pekerja migran masih terbatas, sehingga membuat perlindungan PMI menjadi lebih sulit.

Kasus-kasus eksploitasi pekerja migran di Kamboja dan Myanmar

Banyak kasus eksploitasi pekerja migran Indonesia di Kamboja dan Myanmar telah dilaporkan. Kasus-kasus ini meliputi:

• Perdagangan manusia: Banyak PMI yang ditipu dan diperdagangkan untuk bekerja di sektor-sektor yang berbahaya, seperti pertambangan ilegal atau industri seks.
• Pengurangan gaji: Pekerja sering kali digaji jauh di bawah standar yang telah disepakati, bahkan tidak digaji sama sekali.
• Perampasan paspor: Para pekerja sering kali dipaksa untuk menyerahkan paspor mereka, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan tempat kerja dan rentan terhadap eksploitasi.
• Kekerasan fisik dan verbal: Banyak pekerja mengalami kekerasan fisik dan verbal dari majikan atau perekrut mereka. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kebijakan larangan penempatan pekerja migran ke kedua negara tersebut.

Langkah-langkah Pemerintah dalam Melindungi Pekerja Migran Indonesia

Pemerintah Indonesia telah dan terus mengambil berbagai langkah untuk melindungi pekerja migran Indonesia, termasuk:

• Peningkatan pengawasan terhadap aktivitas penempatan pekerja migran ilegal. Pemerintah meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap agen-agen penempatan ilegal.
• Kerja sama dengan pemerintah Kamboja dan Myanmar serta organisasi internasional untuk melindungi PMI. Pemerintah Indonesia aktif melakukan diplomasi dan menjalin kerja sama internasional untuk meningkatkan perlindungan pekerja migran.
• Program pelatihan dan pembekalan bagi calon PMI untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan menghadapi risiko. Pemerintah memberikan pelatihan dan pembekalan kepada calon PMI untuk meningkatkan kesadaran mereka akan potensi risiko dan memberikan mereka kemampuan untuk melindungi diri.
• Penyediaan jalur pengaduan dan bantuan bagi PMI yang mengalami masalah di luar negeri. Pemerintah menyediakan jalur pengaduan dan bantuan bagi PMI yang mengalami masalah di luar negeri, termasuk evakuasi dan pemulangan ke Indonesia.

Kesimpulan

Pernyataan tegas dari Karding yang mewakili Menaker Ida Fauziyah memastikan tidak adanya penempatan pekerja migran Indonesia ke Kamboja dan Myanmar saat ini. Hal ini didasari oleh tingginya risiko eksploitasi dan kurangnya perlindungan bagi pekerja migran di kedua negara tersebut. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk melindungi warganya dan terus berupaya meningkatkan kerjasama internasional untuk memastikan keselamatan PMI. Prioritas utama adalah pencegahan penempatan ilegal dan perlindungan bagi mereka yang sudah berada di luar negeri.

Call to Action: Tetap waspada terhadap informasi penempatan kerja yang tidak resmi dan selalu periksa kebenarannya melalui jalur resmi pemerintah seperti Kementerian Ketenagakerjaan. Jangan tergoda oleh tawaran pekerjaan yang tidak masuk akal di Kamboja dan Myanmar. Lindungi diri Anda dan keluarga dengan informasi akurat mengenai penempatan pekerja migran dan laporkan setiap kecurigaan penipuan atau eksploitasi kepada pihak berwenang.